Minggu, 31 Mei 2015

Mulai 01 Juni 2015 RSMH Palembang memberlakukan 5 klerja




PEMBERLAKUAN 5 HARI KERJA 

DI RSUP Dr.MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG


Dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu dan kesehatan pelayanan di RSUP Dr.Mohammad Hoesin Palembang telah dilakukan kajian tentang pelaksanaan 6 (enam) hari kerja di RSUP Dr.Mohammad Palembang. Setelah melakukan kajian tersebut telah ditetapkan RSUP Dr.Mohammad Hoesin Palembang akan melakukan 5 hari kerja terhitung mulai 01 Juni 2015 sehubungan dengan itu perlu diadakan sosialisasi kepada seluruh stake holder dan masyarakat



 Direksi RSMH Palembang dalam wawancara dengan media
\


               Latar Belakang.
    1. RSUP Dr.Mohammad Hoesin Palembang adalah rumah sakit pendidikan utama FK UNSRI dengan kelas A
    2. RSUP Dr.Mohammad Hoesin Palembang sebagai rumah sakit rujukan nasional berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan no.HK.02.02/MENKES/390/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional.
    3. RSUP Dr.Mohammad Hoesin Palembang sudah terakreditasi KARS Paripurna dan menuju Akreditasi JCI
    4. RSUP Dr.Mohammad Hoesin Palembang adalah Rumah Sakit BLU berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 





Alasan RSMH Palembang memberlakukan 5 hari kerja:

Untuk mempermudah / memperlancar koordinasi baik dalam bidang pelayanan kepada Kementrian Kesehatan, Pemerintah Daerah, FK UNSRI dan RS jejaring yang sudah melakukan 5 hari kerja maka RSUP Dr.Mohammad Hoesin Palembang akan memberlakukan 5 hari kerja
    1. RSUP Dr.Mohammad Hoesin Palembang sebagai rumah sakit rujukan nasional berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan no.HK.02.02/MENKES/390/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional.
    2. RSUP Dr.Mohammad Hoesin Palembang  berkoordinasi dengan FK UNSRI dimana operasional FK UNSRI berlangsung 5 hari kerja
    3. RSUP Dr.Mohammad Hoesin Palembang adalah Rumah Sakit vertikal KEMENKES dan Rumah Sakit vertikal lainnya sudah memberlakukan 5 hari kerja




   Dasar Hukum :
  1. Keppres No.68 tahun 1995 tentang hari kerja lembaga pemerintahan
  2. Kemenpan no.08 tahun 1996, tentang pedoman pelaksanaan hari kerja dilingkungan lembaga pemerintah
  3. Surat edaran (SE) Sekjen Kemenkes no HK 03.03/II/826/2014 tentang penetapan hari kerja
  4. Permenpan-RB no.Per/07/Menpan/8/2005 tentang pedoman peningkatan pelaksanaan efisiensi,penghematan dan disiplin kerja menteri pendayagunaan aparatur negara bahwa tercermin jam kerja efektif tidak diatur berdasarkan jumlah hari kerja namun diatur jumlah jam kerja satu minggu yaitu 37,5 jam.
  5. Pada Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan dan kota Palembang sudah melakukan 5 hari kerja

      Tujuan RSUP Dr.Mohammad Hoesin Palembang memberlakukan 5 hari kerja antara lain :
    1. Tujuan umum
-    Jam kerja lebih efektif, peningkatan pelaksanaan efisiensi kerja, penghematan dan disiplin kerja
-    Koordinasi dengan instansi vertikal, daerah dan FK UNSRI dapat lebih optimal
    1. Tujuan Khusus
      -  Pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat lebih maksimal


Jam kerja efektif 

Senin – Kamis   : Pukul 07.30 -  15.30 Wib
Jumat                 : Pukul 07.30 -  16.00 Wib







                                                     Apel perdana 5 ( lima ) hari kerja

Dalam pidatonya apel perdana 5 hari kerja di halaman parkir Aula Rumah Sakit Umum Dr. Mohammad Hoesin Palembang Dr.dr.H.M.Alsen Arlan, SpBKBD, MARS , (Senin,01 Juni 2015 ) menyatakan agar setiap unit kerja menyediakan tempat-tempat musholah agar karyawan dapat beribadah tidak jauh dari tempat mereka bekerja karena waktu istirahat hanya 30 menit. Pada kesempatan itu juga beliau menegaskan pelayanan kepada masyarakat selalu mengutamakan salam, sapa dan senyum agar pengunjung lebih nyaman selama berada di RSMH Palembang(As)

Rabu, 27 Mei 2015

Serah Terima PPDS


 ACARA
PENUTUPAN PELATIHAN PELAYANAN PRIMA
DAN
PERESMIAN DIMULAINYA KEGIATAN PPD
RSUP Dr MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG




Pelatihan Pelayanan Prima bagi peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis ( PPDS) yang dilaksanan di Instalasi Diklat Rumah Sakit Umum Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada hari ini ditutup oleh Direktur Utama RSMH Palembang dan dilanjutkan dengan serah terima peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya kepada Rumah Sakit Umum Dr. Mohammad Hoesin Palembang untuk melanjutkan proses pendidikan di RSMH Palembang



Penyerahan peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang oleh DR.Dr.M. Zulkarnain,M.Med.Sc,PKK  kepada Direktur Utama Rumah Sakit Umum Dr. Mohammad Hoesin Palembang Dr. Mohammad Syahril, SpP,MPH




Jumlah peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) sebanyak 48 orang selanjutnya melakukan proses pendidikan di Rumah Sakit Umum Dr. Mohammad Hoesin Palembang

Senin, 25 Mei 2015

Direktur Keuangan RSMH (Penandatangan Naskah Kesepahaman di Gedung BPKP)

 Acara Penandatanganan Naskah Kesepahaman (MoU) antara Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, RSUP Dr.Mohammad Hoesin Palembang dan Politeknik Kesehatan Palembang dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembayaran (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan.

 Penandatangan Naskah Kesepahaman (MoU) pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 di laksanakan di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
di Jl. Bank Raya II Demang Lebar Daun Palembang
 Direktur Keuangan RSUP Dr.Mohammad Hoesin Palembang 
Drs.Bastian,MM bersama IGB Surya Negara
 dalam penandatangan Naskah Kesepahaman (MoU)


Maksud dan Tujuan  Penandatangan Naskah Kesepahaman (MoU)
1. Maksud nota kesepahaman kerja sama ini adalah untuk meninggatkan pemahaman dan sinergi 
    antara Para Pihak dalam penguatan tata kelola kepemerintahan yang baik.
2. Tujuan nota kesepahaman kerja sama ini adalah untuk memperkuat tata kelola kepemeintahan 
    yang baik (good governance) termasuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan 
    implementasi sistem pengendalian intern pemerintah  dalam rangka peningkatan kinerja dan 
    pelayanan publik(As)